Cari Blog Ini

Kamis, 29 Mei 2014

Konglomerasi Media dan Komunikasi Politik Menjelang Pilpress


Konglomerasi Media dan Komunikasi Politik Menjelang Pilpress

Apakah salah jika kita melebarkan usaha ? Tidak salah tapi dalam kasus ini ada pengecualian.
Gurita konglomerasi media di indonesia, merupakah bukan hal yang baru.. Konglomerasi Media adalah penggabungan-penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang  sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, joint venture / merger, atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar. Akibatnya kepemilikan media yang berpusat pada segelintir orang. Contoh dalam hal ini Trans7, Trans TV dan detik.com berada pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung , Global TV, RCTI, TPI bergabung dalam Group MNC, Sindo TV, MNC TV, Koran Sindo, Trust, MNC Radio dan bertindak selaku pemilik di Indonesia adalah hary Tanoesoedibyo, TV One dan ANTV bernaung di bawah bendera Bakrie Group dengan Boss utama Abu Rizal bakrie, SCTV yang sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh Eddy Sariatmadja, dan yang terakhir Metro TV dan media Indonesia dengan Surya Paloh pemimpinnya yang termasyhur karena wajahnya sering ditampilkan oleh TV yang dimilikinya sendiri.
Kemudian ada Kelompok Jawa Pos, pemiliki koran Jawa Pos dan Rakyat Merdeka. Jaringannya di daerah-daerah juga cukup kuat, dengan merek Radar. Kelompok media ini didirikan dan dimiliki oleh PT Grafiti Pers, yang juga pendiri Tempo, setelah diambil-alih dari pemilik sebelumnya.Kelompok Jawa Pos yang dikelola dan dibesarkan oleh Dahlan Iskan, kini Menteri Negara BUMN, dikabarkan berada di belakang barisan Jokowi.
Intinya adalah kepemilikan media pada hanya segelintir orang saja, membentuk sebuah gurita media karena satu orang menguasai berbagai media. Mungkin bagi kebanyakan  orang nampaknya hal ini sah-sah saja, karena setiap orang pasti akan selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya. Tetapi ternyata konglomerasi mempunyai dampak yang luar biasa berbahaya bagi masyarakat, karena dapat membentuk opini tertentu yang tidak sehat, sterotipe pada suatu hal tertentu dan lain-lain.
Apa yang perlu dikhawatirkan dengan kolaborasi penguasa media dengan partai politik? Sudah tentu, informasi yang lahir dari media tersebut cenderung bias. Pembodohan publik bisa terjadi melalui media yang sudah
tidak lagi berpihak pada warga lantaran harus melindungi kepentingan politik pemilik atau pengelolanya.
Dalam kondisi seperti ini, media sudah kehilangan esensi dan akal sehatnya untuk melakukan kontrol sosial. Apalagi harus menjadi pilar demokrasi. Sesuatu yang sangat naïf jika media yang dimiliki politisi masih mengatakan bisa independen dan bebas dari intervensi pemilik. Karena itu, sebagai konsumen informasi, kita ambil mudahnya saja. Ketika sebuah media terafiliasi memberitakan figur atau kegiatan kelompok politiknya, tinggal didiskon sebesar 99 persen. Begitu juga ketika yang dibombardir adalah lawan politiknya, kecuali sepanjang yang diungkat sebatas fakta tanpa embel-embel opini.
Lalu, apa hubungannya komglomerasi media dengan pilpres saat ini. Jelas sekali berhubungan, manakala saat ini hampir semua, bos media terjun ke dunia politik. Nama-nama besar Surya Paloh, Hary Tanoesoedibyo, Abu Rizal bakrie, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung, semua terjun. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang hendak maju sebagai Capres dan Cawapres satu partai politik.
walupun saat ini tidak ada satupun dari mereka yang menjadi capress atau cawapress Tetapi nama-nama itu saat ini masih sangat berperan pada belakang layar. Berperan menciptakan opini media yang akan berkembang menjadi opini masyarakat. Pemberitaan yang seharusnya berimbang menjadi berat sebelah. Akan sangat terlihat bagaimana media yang menjadi satu gerbong pendukung satu capress tertentu, akan membangun citra capres tersebt dengan berbagai  pemberitaan, dan sekaligus  akan menjatuhkan capres yang lain.
Bagaimana mengetahui media ini mendukung capres yang mana, gampang sekali, lihat saja siapa pemiliknya, dan mendukung siapa dia? Contoh awalnya hary Tanoesoedibyo mendukung Surya paloh, waktu itu Surya Paloh dengan Nasdem akan di bela Mati-matian dengan MNC nya, karena pecah kongsi pindah ke Wiranto, Hanura dengan gencar akan didukung oleh MNC, ketika pecah kongsi dengan Wiranto, hary Tanoesoedibyo di pinang oleh Prabowo, maka dapat di tebak kemana alur pemberitaan dari MNC.
Peta politik sangat berpengaruh dalam peta pemberitaan media, dengan adanya Gurita dan Konglomerasi media. Apakah berbahaya ? Sangat berbahaya, media akan mengombang ambingkan masyarakat, media akan mengombang ambingkan opini yang ada di mansayarakat. Media yang seharusnya menuntun masyarakat  kearah yang benar dengan informasinya, malah menyesatkan kita dengan berbagai opini semu nya.
Saat ini ketika membaca suatu berita dari media, apalagi perihal politik, apalagi seputar Capres dan Cawapres sebaiknya kita mulai membuat filter, kita lihat dulu siapa bos media yang kita baca. Jangan telan mentah mentah tapi cermati dulu informasi yang kita terima. Pesannya gunakan logika dan hati nurani. Kita berharap semoga sebagai pilar ke empat dalam membangun demokrasi dapat kembali tegak dan bebas dari gurita yang saat ini sedang melilit. Pemerintah seharusnya segera membenahi regulasi ini agar sekali lagi rakyat tidak menjadi korban. Berdoa Indonesia menjadi lebih baik.

0 komentar:

Poskan Komentar