Cari Blog Ini

Selasa, 26 Februari 2013

Tugas KPI " Komisi, Penyiaran Indonesia "

 


Otoritas KPI dalam Pengawasan Penyiaran

 Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan auxilarry state institution.
Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.
RESUME KEWENANGAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN KPI
Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Kewenangan
§   Menetapkan standar program siaran;
§   Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI);
§   Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
§   Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
§   Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;
Tugas dan Kewajiban
§   Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
§   Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
§   Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
§   Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
§   Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
§   Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran;

URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN KPI
BERDASARKAN UU PENYIARAN, PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN (P3), DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS)

BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
EKSISTENSI KPI
Pasal 1
Angka 4
Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Angka 9
Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 13
Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Pasal 6 ayat (4)
Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Pasal 7
(1)        Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
(2)        KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
(3)        KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
(4)        Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

TUGAS DAN KEWENANGAN KPI
Pasal 8
(1)        KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
(2)        Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
a.      menetapkan standar program siaran;
b.      menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c.      mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
d.      memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e.      melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
(3)        KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
a.      menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
b.      ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c.      ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
d.      memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
e.      menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
f.       menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 18 ayat (3)
Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

KEWENANGAN KPI DALAM PERIZINAN PENYIARAN
Pasal 53
(1)        Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
(4)        Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
a.      masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b.      rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c.      hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d.      izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
(5)        Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
(8)        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

TUGAS DAN KEWENANGAN KPI TERKAIT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 48
(1)        Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
(2)        Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
a.      nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b.      norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
(3)        KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
(4)        Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
a.      rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
b.      rasa hormat terhadap hal pribadi;
c.      kesopanan dan kesusilaan;
d.      pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
e.      perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
f.       penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
g.      penyiaran program dalam bahasa asing;
h.      ketepatan dan kenetralan program berita;
i.         siaran langsung; dan
j.        siaran iklan.
(5)        KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49
KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50
(1)        KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
(2)        KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
(3)        KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
(4)        KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
(5)        KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51
(1)        KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
(2)        Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

PERTANGGUNGJAWABAN KPI
Pasal 53
(1)        KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)        KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

SANKSI-SANKSI YANG DAPAT DIJATUHKAN OLEH KPI
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a.            teguran tertulis;
b.            penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c.            pembatasan durasi dan waktu siaran;
d.            denda administratif;
e.            pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f.             tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g.            pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.


BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDOENSIA  NOMOR 2 TAHUN 2007  TENTANG  PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
PENGAWASAN KPI TERHADAP PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 17
(1)        KPI mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.
(2)        Pedoman Perilaku Penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran.
(3)        Pedoman Perilaku Penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran

KEWENANGAN KPI TERKAIT DENGAN PENGADUAN TERHADAP ADANYA PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 19
Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dapat mengadukan ke KPI.
Pasal 20
KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
Pasal 21
Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut.

Hak Jawab
Pasal 22
1.      KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.
2.      Berkaitan dengan ketentuan ayat (1) di atas, setiap Lembaga Penyiaran harus menunjuk seorang ‘penangan pengaduan’ yang akan menangani setiap laporan dan pengaduan tentang kemungkinan pelanggaran.

Pencatatan Pelanggaran
Pasal 25
Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran terhadap Pedoman Program Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut Lembaga Penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

KEWENANGAN KPI TERKAIT MATERI REKAMAN SIARAN DAN KEPUTUSAN
Pasal 23
1.      Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.
2.      Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun.


BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN
Pengawasan
Pasal 67
(1)        KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran.
(2)        Standar Program Siaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran.
(3)        Lembaga penyiaran wajib memperhatikan Standar Program Siaran dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran bersangkutan, baik lokal mau pun asing.

Pasal 70
KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 71
Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan atau pengaduan, Lembaga Penyiaran tersebut diundang untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan tersebut.

HAK JAWAB LEMBAGA PENYIARAN KEPADA KPI
Pasal 72
(1)        KPI memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas Standar Program Siaran tersebut untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.

Pasal 73
(1)        Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan, untuk memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadukan, lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.
(2)        Berkaitan dengan ayat (1), lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman siaran selama minimal satu tahun.

Pasal 75
(1)        Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.

(2)        Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga penyiaran bersangkutan wajib mengumumkan pula keputusan tersebut melalui siarannya.

Contoh Kontribusi Signifikan KPI

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia adalah salah satu tugas dari KPI. Untuk itu KPI dengan kewenangannya selalu memantau, bahkan tidak jarang menegur dan memberi sanksi kepada tayangan televisi dan artis yang melanggar atauran-aturan yang sudah ada.
·         Nikita Mirzani
Dalam surat teguran bernomor 04/K/KPI/01/12 tertanggal 9 Januari 2012, Nikita Mirzani disebut sebagai objek yang melakukan tindakan eksploitasi tubuh berlebihan, terutama bagian dada. Penilaian itu merujuk pada penampilan Nikita di acara 'Kakek Kakek Narsis' yang tayang di Trans TV pada 26 Desember 2011.
Nikita menanggapi teguran yang datang padanya. "Karena aku terlihat besar dadanya, jadi mungkin terkesan diekploitir. Padahal dadaku sudah gede, gerak sedikit aja ya pasti goyang," ujarnya.
·         Ciuman KD-Raul
Pertengahan 2010, Krisdayanti dan Raul Lemos untuk pertama kalinya mengumumkan hubungan mereka. Ketika itu, KD dan Raul "tak sengaja" mempertontonkan ciuman mesra mereka di depan awak infotaiment.
Alhasil, 7 tayangan infotaiment mendapat teguran dari KPI karena dinilai mengumbar kemesraaan berlebih dari KD dan Raul.
"Kita menegur anak infotainment yang menyiarkan adegan ciuman KD dan RL. Sudah banyak sekali aduan yang masuk ke kami," ujar Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat waktu itu.
·          Julia Perez
Setelah Nikita Mirzani mendapat teguran dari KPI karena kerap tampil seksi, giliran Julia Perez menerima teguran serupa dalam waktu berdekatan.
Julia Perez ditegur karena dianggap mengeksploitasi bagian payudaranya di program talkshow 'Tri Angels' milik ANTV. Dalam surat bernomor 22/K/KPI/01/12 itu, KPI menilai adegan close-up payudara Jupe di acara yang tayang pada 28 Desember 2011 itu terlalu vulgar dan tidak pantas.
Jupe membantah berpakaian seksi dalam acara tersebut. Ia malahan menilai teguran itu ditujukan kepada juru kamera bukan kepadanya. "Saya lebih melihatnya bukan ke saya. Kan yang kena justru cameraman-nya yang nge-shoot," tutur Jupe.
·         Tukul (Empat Mata) dan Bukan Empat Mata
Soemanto si manusia kanibal menjadi bintang tamu di sebuah episode 'Empat Mata', talkshow yang dipandu pelawak Tukul di Trans 7. saat itu, Soemanto beraksi spontan memakan ikan hidup. Gara-gara itu, KPI pun menyetop tayangan tersebut pada akhir 2008.
Namun, tayangan itu segera kembali ke layar dengan nama baru, 'Bukan Empat Mata'. Dan, lagi-lagi Tukul "bikin ulah" hingga pada Juni 2009 KPI kembali turun tangan, menghentikan sementara acara 'Bukan Empat Mata'.
·         Extravaganza dan 4M
Program komedi 'Extravaganza' yang ditayangkan Trans TV juga menjadi 'korban' dari KPI. Karena dinilai mengandung unsur pelecehan, program itu akhirnya distop pada Juli 2008.
Tak hanya 'Extravanganza', program talk show 4M (Makin Malam Makin Mantap) yang tayangkan ANTV juga harus distop karena dinilai mengandung unsur pornografi. Sang Suster Hepi yang diperankan Dwi Purtantiwi dinilai latah jorok.


Daftar Pustaka
A. Muis. 1996. Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers. Jakarta : Mario Grafika

0 komentar:

Poskan Komentar